Cegah Pembegalan Demokrasi, Elemen Masyarakat Demo Kawal Putusan MK

JAKARTA, Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada menuai reaksi elemen masyarakat dengan aksi unjuk rasa ke Mahkamah Konstitusi dan Istana Merdeka, hari ini

Sejumlah tokoh mulai, guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 dalam aksi tersebut untuk mengawal putusan MahKamah Konstitusi (MK)

Baca juga: Fadli Zon: P20 Momentum Diplomasi Politik Luar Negeri Parlemen Indonesia untuk Kepentingan Nasional

Kepolisian mengerahkan 1.273 personel gabungan untuk mengamankan aksi elemen masyarakat di sekitar Patung Arjuna Wijaya, gedung MK, hingga depan Istana Merdeka.

'"Penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional. " ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (22/8/2024)

Baca juga: Terima Audiensi PPTII dan ABPEDNAS, Sufmi Dasco Minta Komisi Terkait Tindaklanjuti Persoalan

Sementara itu. Partai Buruh, sebagai pemohon gugatan UU Pilkada ke MK, menegaskan akan melawan pihak-pihak yang mencoba mengacaukan demokrasi. 

“Partai Buruh akan aksi besar di depan gedung DPR.  apabila ada pihak manapun yang menjegal putusan MK, akan kita lawan , ” ujar Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Baca juga: Anies Baswedan: Mafia Harus Diberantas Secara Adil dan Transparan

Sebelumnya, Baleg DPR, DPD, dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada pada rapat kerja di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Semua fraksi di DPR sepakat dengan revisi UU Pilkada kecuali fraksi PDIP yang menilai revisi UU Pilkada itu menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia cagub-cawagub dan syarat ambang batas pencalonan pilkada.

Baca juga: Sempat Buntu, Sufmi Dasco: DPR-Pemerintah Capai Titik Temu Lanjutkan Pembahasan RUU PDP

DPR juga sepakat putusan terbaru MK soal ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah hanya berlaku bagi partai politik (parpol) tanpa kursi di DPRD atau nonparlemen. Sementara parpol yang memiliki kursi di DPRD tetap menggunakan syarat minimal 20 kursi atau 25 persen persen suara.(hy)