Respon Gubernur NTB tanggapi Aksi Penutupan PT AMNT

    Respon Gubernur NTB tanggapi Aksi Penutupan PT AMNT

    JAKARTA, - Berbagai tudingan di balik issue pelanggaran HAM hingga desakan penutupan PT Aman Mineral Nusatengara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Jakarta dalam beberapa hari terakhir, mendorong Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah angkat bicara.

    Menurut Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dirinya setuju dengan pentingnya transparansi pengelolaan CSR dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) oleh AMNT. Ia membandingkan dengan masa Newmont Nusa Tenggara (NNT) lebih jelas dana bea siswa dan program pengembangan masyarakat (PPM).

    “Moment ini musti dimanfaatkan oleh AMNT untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ” katanya beberapa waktu lalu saat ditemui sebelum terbang ke Lombok di bandara Soekarno Hatta.

    Tetapi Gubernur mengingatkan janganlah sampai konflik internal perusahaan kemudian ada oknum memanfaatkan kawan-kawan lokal untuk melakukan pressure untuk kepentingan pihak tertentu. Gubernur tidak menjelaskan secara sepesifik apa yang dimaksud.

    Senada dengan gubernur NTB, M Saleh SE anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, mengingatkan kepada management PT AMNT agar konflik internal petinggi perusahaan tersebut jangan mengatasnamakan masyarakat lokal, untuk mendapatkan kepentingan pribadi, "saya minta konflik internal perusahaan tersebut jangan menyeret masyarakat untuk melakukan aksi sehingga menimbulkan kondusifitas daerah tidak kondusif, " kata M Saleh singkat.

    Dari sejumlah tulisan dan berita yang beredar luas di balik issue pelanggaran HAM di AMNT bahwa ada oknum pejabat tinggi di perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu berada di balik rentetan aksi karena kecewa kontraknya diputus.

    Masih dari sejumlah berita dan postingan grup WA oknum tersebut berinisial MS atau CK yang selama ini dipercaya perusahaan menghandle pembebasan lahan untuk kepentingan pembanguna infrstruktur Smelter. Namun satu dan lain hal kontraknya diputus dan Ia didepak dari manajemen. Karena kecewa kemudian memobilisasi aksi dan menggunakan berbagai saluran untuk melakukan tekanan dengan membawa issue pelanggaran HAM dan penutupan perusahaan.

    Dari informasi yang beredar di WA bahwa CK sebenarnya bukanlah berasal dari Pulau Sumbawa namun ditengarai banyak mengambil keuntungan pribadi dari kewenangan yang selama ini diberikan PT AMNT kepadanya. Salah satu tujuan akhir dari CK adalah menggagalkan pembangunan Smelter PT AMNT di wilayah KSB.

    Sebelumnya, desakan penutupan PT AMNT disuarakan oleh Amnesty International Indonesia (AII). Desakan AII ini berdasarkan laporan Amanat KSB terkait AMNT yang dituduh banyak melakukan pelanggaran menyangkut ketenagakerjaan. Mulai dari kecelakaan kerja, PHK sepihak, union busting, black list, alert list, jam kerja hingga pembatasan media sosial. 

    Namun PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membantah tudingan Amnesty Indonesia International (AII) dan Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) soal dugaan pelanggaran HAM.

    Head of Corporate Communications AMMAN Kartika Octaviana mengatakan tudingan itu tak berdasar. Selain itu, tak ada bukti yang mendukung.

    "AMMAN menolak seluruh dugaan yang disampaikan oleh Amanat KSB ke AII, " kata Kartika.

    Sementara itu, salah seorang tokoh Sumbawa Barat Amir Jawas merasa prihatin jika aksi yang dilakukan oleh Amanat akhirnya ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadinya.

    Menurut Amir, Jika terjadi konflik internal didalam PT AMNT jangan sampai memanfaatkan masyarakat untuk melakukan aksi demi kepentingan pribadi.

    "Selesaikan masalah internal tersebut didalam perusahaan, jangan bawa-bawa masyarakat untuk balas dendam, " jelas Amir, Jumat (23/12/2022) via saluran telpon.

    Ditambahkannya, jika persoalan internal ini sengaja untuk menunggangi aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat, maka sebaiknya elemen yang melakukan aksi mulai memfilter diri untuk tidak disusupi.

    "Saya yakin teman-teman Amanat berjuang tanpa pamrih, " tambah Amir.

    Amir Juga menyoroti  pola komunikasi yang dilakukan oleh petinggi PT AMNT saat ini, "Pola komunikasinya sangat berbeda dengan manajeman Newmont terdahulu, " tambah Amir.

    Diceritakannya, sejak tahun 2016 manajemen PT AMNT belum pernah bertemu dengan para sesepuh Sumbawa yang berada di Jabodetabek padahal saat operasional Batu Hijau dipegang oleh Newmont, pertemuan rutin acapkali dilakukan.

    "Nah, disini dibutuhkan peran Ikatan keluarga Sumbawa Jakarta Raya (Ikasum Jaya) untuk menjembati komunikasi antara PT AMNT, Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, " terang salah satu tokoh pendiri KSB ini.

    Amir berharap suara-suara dari para sesepuh Sumbawa perantauan dapat didengar oleh manajemen PT AMNT, Gubernur NTB, Bupati KSB dan Bupati KS terkait operasional PT AMNT di Sumbawa.

    "Semua ini demi kepentingan Tau Samawa, jangan sampai karena tidak ada jalur komunikasi akhirnya terjadi gesekan antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah, " tutup Amir.

    Sementara itu, Ketua Amanat Muhammad Ery Satriawan, SH.MH, CPCLE membantah, gerakan Amanat ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.

    “Ini yang kita mau bongkar dan laporkan. Aneh saja, masa kita tuntut hak masyarakat untuk mendapatkan PPM serta persiapan pasca tambang kok dituduh kepentingan elit. Bahkan didanai oleh pribadi pribadi soal mafia tanah dan lain-lain. Ini menyesatkan, ” jelas Ery Satriawan di Jakarta, Sabtu (17/12) lalu.(MD/SN)

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Sambangi SLB, Siswa Diklat Integrasi TNI-Polri...

    Artikel Berikutnya

    Gebrakan Aisyiyah dan Muslimat NU Dalam...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Pabrik Timah di Serang Diduga Tidak Lengkapi Izin dan Dianggap Mencemari Bau Dari Limbah B3
    Hendri Kampai: Kampung Tematik Produktif, Langkah Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional
    Hendri Kampai: Ojek Online Milik Negara, Bayar Aplikasi Pakai Pajak Penghasilan!

    Ikuti Kami